Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Politik Dengan Pendidikan Moral

Partisipasi penting bagi pembangunan, bahkan menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembangunan berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Tiga hal penting lainnya yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi tersebut adalah masalah kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. 

Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan informal. Di dalam pendidikan formal dan informal ini lah pendidikan moral perlu dimasukkan. Karena saking pentingnya pendidikan moral sehingga dalam banyak hal kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana individu-individu dalam bangsa tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pendidikan moral dapat juga dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan Perguruan Tinggi dengan porsi yang agak besar. Atau dapat juga dicontohkan dengan sebaik-baiknya oleh para guru, dosen, politisi, pejabat publik, pemimpin bangsa, pemimpin daerah, dll (mengajar dan memimpin dengan teladan).

Moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “norma". Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia (Wahyudi Kumorotomo, 2007).

Walaupun pada kenyataannya justru masyarakat menjadi korban contoh yang tidak benar dari mereka tersebut di atas. Dewasa ini masyarakat sering menyalahartikan partisipasi pembangunan. Mereka lebih suka melakukan demonstrasi anarkis daripada mengawasi dengan benar jalannya pembangunan di Indonesia. Parahnya lagi, mereka bahkan ada yang tidak mengerti tujuan dari demonstrasi mereka untuk apa dan dilatarbelakangi apa. Tanpa tahu ilmunya, mereka serta-merta ikut-ikutan berdemo karena kurangnya pendidikan moral. Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu ketika peringatan tujuh tahun pemerintahan SBY dan wacana kenaikan harga BBM, teman saya mengikuti demo yang dipimpin oleh salah satu himpunan yang diikutinya. Ketika saya bertanya apa yang melatarbelakangi demo tersebut, dia tidak mengetahuinya. Dia sekedar ikut untuk meramaikan suasana, terlebih lagi karena ada bayarannya. Pada contoh ini, dia melakukan hal yang benar (demonstrasi) tetapi dengan alasan yang salah (just be a follower), yang berarti telah menyalahi moral.

Contoh lainnya ketika ada pencalonan kepala desa di desa saya, para warga desa menyalahkan kedatangan calon kepala desa A ke rumah-rumah mereka karena calon kepala desa A tersebut tidak membawa bingkisan apa-apa. Dan mereka sepakat tidak akan memilih calon kepala desa A tersebut. Pada contoh ini juga warga desa telah menyalahi moral karena tidak berlandaskan atas kebenaran.

Dalam dua contoh yang telah diuraikan sebelumnya terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia masih sangat berpendidikan moral rendah. Mereka masih sangat mudah dirayu dengan ‘uang’. moralnya berUANG! Bagaimana bisa pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan politik berjalan dengan baik jika segala sesuatunya harus berdasarkan dengan sogokan?

Dengan pendidikan moral yang sebaik-baiknya, diharapkan Indonesia dapat mencapai pembangunan politik yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Tidak hanya berlandaskan ‘uang’ tetapi memang berlandaskan hati nurani dan dengan melihat kemampuan yang ada.

Pendidikan moral dapat diaplikasikan dengan melihat unsur-unsur berikut:

1. Harus diarahkan kepada konflik moral dan menstimulasi pertimbangan moral tingkat tinggi;
2. Harus diarahkan kepada pengambilan peranan moral dan tumbuhnya empati moral;
3. Harus diorientasikan kepada pilihan moral dan tindakan moral;
4. Harus diarahkan kepada norma-norma yang sudah diterima secara umum dan kepada moral komunitas;
5. Harus diarahkan kepada analisis terhadap situasi moral dan sistem nilai;
6. Harus diorientasikan kepada penalaran pribadi peserta didik, perubahan sikap, dan aspirasi psikologis    (menguasai dan mempertahankan);
7. Harus diarahkan kepada pengetahuan moral teoritik yang dimiliki seseorang (misalnya psikologi moral,   filsafat moral, dan lain sebagainya).

Setidaknya dengan pendidikan moral pasti akan ada dampak positifnya, karena tidak semua masyarakat Indonesia mengabaikan pendidikan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bertindak berdasarkan pendidikan dan ilmu yang dimiliki. Diharapkan walaupun tidak semua unsur dapat terealisasi, setidaknya masyarakat mengetahui mengenai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat bertindak sesuai dengan yang seharusnya.

acuan:

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES

Siagian, S.P. 2001. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung

Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Haricahyono, Drs. Cheppy. 1995. Dimensi-dimensi Pendidikan Moral. Semarang: IKIP Semarang Press

Artikel  ini diikutsertakan pada Kontes Unggulan Indonesia Bangkit di BlogCamp

by. si Famysa, calon birokrat bermoral :D